Breaking News
DLH Kota Bekasi Segel Usaha Arang di Sumur Batu, Evaluasi Emisi Asap
AREA IKLAN 728 × 90
Beranda » Pemkab Bekasi
Pemkab Bekasi

Lantik Pengurus DPC PPP Bekasi 2026–2031, Uu Ruzhanul Ulum Dorong Konsolidasi dan Komunikasi Politik


PIRSA WICARA.COM, BEKASI – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat resmi melantik pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Bekasi masa bakti 2026–2031 di Kecamatan Setu, Sabtu (17/10/2026).

Pelantikan tersebut dirangkaikan dengan Musyawarah Anak Cabang (Musancab) PPP se-Kabupaten Bekasi.
Pelantikan ini bukan sekadar pergantian kepengurusan organisasi. Di tengah dinamika politik Kabupaten Bekasi, kepengurusan baru dihadapkan pada tantangan memperkuat konsolidasi internal, memperluas dukungan masyarakat, serta membangun komunikasi politik lintas partai.

Ketua DPW PPP Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menegaskan bahwa pengurus yang baru dilantik harus mampu membawa PPP semakin berkembang dan hadir di tengah masyarakat. Menurutnya, karakter masyarakat Kabupaten Bekasi yang semakin urban dan heterogen menuntut pendekatan politik yang lebih terbuka, komunikatif, dan menyentuh kebutuhan publik.

Ia mengingatkan bahwa pelantikan tidak boleh berhenti pada pemenuhan ketentuan organisasi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), tetapi harus menjadi titik awal untuk memperkuat kerja nyata partai. “Yang kami harapkan lebih khusus, pengurus yang hari ini dilantik mampu membesarkan PPP di Kabupaten Bekasi. Masyarakat Bekasi merupakan masyarakat urban yang memiliki karakter berbeda dengan daerah lain. Karena itu, penting untuk terus bergerak, bersilaturahmi, membangun komunikasi, dan mengadakan kegiatan-kegiatan,” ujar Uu.

Selain memperkuat struktur organisasi, PPP Jawa Barat juga menyoroti pentingnya membangun komunikasi dengan partai politik lain di DPRD Kabupaten Bekasi. Langkah tersebut dinilai strategis dalam menyikapi perkembangan politik daerah, termasuk dinamika terkait kepemimpinan dan pengisian jabatan strategis.

Uu menyampaikan bahwa keberhasilan dalam politik tidak hanya ditentukan oleh popularitas maupun kekuatan finansial. Kemampuan membaca momentum, membangun kerja sama, serta menemukan kesamaan visi dengan berbagai pihak juga menjadi faktor penting.

Ia mengungkapkan bahwa komunikasi dengan sejumlah partai politik di DPRD Kabupaten Bekasi telah dibangun untuk membahas perkembangan politik daerah, termasuk kemungkinan dukungan terhadap figur yang dinilai memiliki kapasitas memimpin. “Dalam politik, momentum menjadi hal penting. Kami sudah membangun komunikasi dengan partai politik lain yang ada di DPRD Kabupaten Bekasi. Yang terpenting, calon pemimpin harus memiliki kesamaan visi, berjiwa baik, dan mampu berkomunikasi,” katanya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PPP berupaya mengambil peran dalam dinamika politik Kabupaten Bekasi melalui konsolidasi organisasi dan komunikasi lintas partai. Namun, arah dukungan politik maupun figur yang akan diusung tetap bergantung pada perkembangan komunikasi dan pertimbangan internal partai.

Terkait peluang PPP mengambil peran dalam pengisian jabatan kepala daerah maupun posisi strategis lainnya, Uu menegaskan bahwa partainya akan mempertimbangkan kapasitas calon pemimpin serta manfaat kepemimpinannya bagi masyarakat.

Ia berharap setiap langkah politik yang ditempuh PPP tidak semata-mata berorientasi pada perolehan jabatan, tetapi juga mampu mendorong lahirnya kepemimpinan yang menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan Kabupaten Bekasi.

Uu pun meminta doa dan dukungan para tokoh serta masyarakat agar upaya politik yang sedang dibangun dapat berjalan sesuai harapan. “Mohon doa dan restu dari para tokoh dan masyarakat. Mudah-mudahan berhasil, dan keberhasilannya bisa bermanfaat bagi masyarakat,” ujar mantan Wakil Gubernur Jawa Barat tersebut.

Dengan kepengurusan baru periode 2026–2031, PPP Kabupaten Bekasi kini dituntut membuktikan komitmennya melalui kerja organisasi yang konsisten, kedekatan dengan masyarakat, serta kontribusi nyata dalam pembangunan daerah.

Konsolidasi internal dan komunikasi politik menjadi langkah awal. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh agenda tersebut tidak berhenti pada wacana, melainkan diwujudkan melalui program dan kerja nyata yang dapat dirasakan masyarakat Kabupaten Bekasi. (Ps)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga