PIRSA WICARA.COM BOGOR – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Jawa Barat menggelar kopi darat (kopdar) bersama perwakilan pengurus dari 23 kabupaten/kota se-Jawa Barat pada 10–11 Oktober 2026. Kegiatan yang mengusung tema “Pospera Hanya Untuk Rakyat” tersebut berlangsung di Setu Lebak Wangi, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Kegiatan selama dua hari ini menjadi ajang silaturahmi, konsolidasi organisasi, sekaligus forum diskusi untuk membahas berbagai persoalan masyarakat dan tantangan advokasi di masing-masing daerah.
Dalam sambutannya, Ketua DPD Pospera Jawa Barat, Achmad Teddy Risandi, menyampaikan rasa senangnya dapat berkumpul bersama para pengurus dari berbagai kabupaten dan kota. Ia juga mengapresiasi perjuangan para peserta yang menempuh perjalanan jauh demi menghadiri kegiatan tersebut. “Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh rekan-rekan pengurus perwakilan kabupaten/kota yang telah hadir dalam kopdar ini. Saya memahami kelelahan kawan-kawan yang menempuh perjalanan jauh, termasuk dari Pangandaran, Tasikmalaya, dan daerah lainnya,” ujar Teddy.
Ia kemudian mempersilakan setiap perwakilan daerah menyampaikan pandangan umum mengenai dampak kebijakan nasional serta berbagai isu dan persoalan yang tengah dihadapi masyarakat di wilayah masing-masing.
“Silakan kawan-kawan menyampaikan dampak kebijakan nasional di daerah serta persoalan yang sedang dihadapi. Mari kita diskusikan bersama, terutama tantangan dalam mengadvokasi rakyat yang belum dapat diselesaikan di wilayah masing-masing,” katanya.
Menurut Teddy, keberadaan Pospera di berbagai wilayah Indonesia tidak terlepas dari persoalan dan penderitaan yang dialami masyarakat. Karena itu, organisasi tersebut harus senantiasa hadir untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Sejarah berdirinya Pospera berawal dari adanya penderitaan rakyat. Untuk itu, kita harus hadir. Pospera hanya untuk rakyat. Momentum ini harus kita manfaatkan untuk berbagi informasi, menyampaikan tantangan yang dihadapi, serta mencari solusi bersama atas persoalan advokasi yang belum terselesaikan,” paparnya.
Teddy menegaskan, pengurus dan anggota Pospera tidak boleh menjauh dari masyarakat, terutama ketika rakyat menghadapi kesulitan. Menurutnya, penderitaan masyarakat harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama.
“Pospera selalu dekat dengan penderitaan. Artinya, kesusahan rakyat adalah kesusahan kita dan menjadi tanggung jawab bersama. Hadirlah di setiap kesusahan rakyat,” tegasnya.
Didampingi jajaran serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pospera, Teddy juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi dan sinergi antarpengurus lintas kabupaten/kota di Jawa Barat.
Ia menjelaskan, meskipun kegiatan kopdar tidak terlaksana pada 2025, hal tersebut bukan berarti Pospera berhenti bekerja.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran yang hadir untuk terus membangun komunikasi, berbagi informasi, dan saling menguatkan dalam menjalankan advokasi masyarakat.
“Kopdar ini hanya tidak kita laksanakan pada 2025, bukan berarti kita tidak bekerja. Saya meminta seluruh jajaran Pospera dari berbagai wilayah untuk saling berkomunikasi lintas kabupaten dan kota, berbagi informasi, serta saling menguatkan ketika menghadapi tantangan dalam pengadvokasian di daerah masing-masing,” tuturnya.
Pada hari kedua kegiatan, Ketua Umum Pospera, Mustar Bona Ventura Manurung, turut hadir dan memberikan arahan kepada para pengurus DPC Pospera se-Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Mustar mengingatkan agar seluruh pengurus tetap menyusun rencana kerja dan menuntaskan pendampingan terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan. “Kopdar ini telah berlangsung sejak Sabtu kemarin. Banyak hal yang sudah didiskusikan oleh kawan-kawan. Jadikan pertemuan ini sebagai pemacu semangat untuk kembali ke daerah masing-masing dan melanjutkan perjuangan,” ujarnya.
Mustar menegaskan bahwa keberadaan Pospera harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia mengajak seluruh pengurus dan anggota untuk tetap konsisten melakukan advokasi serta menyelesaikan persoalan rakyat yang telah menjadi tanggung jawab organisasi. “Kita semua bukan siapa-siapa. Untuk itulah kita ada. Karena ada penderitaan, ada perjuangan, maka lahirlah Pospera. Ayo, kawan-kawan, tetap semangat dan jadikan Pospera bermanfaat bagi rakyat, sesuai dengan motto kita, Pospera hanya untuk rakyat,” tegas Mustar.
Ia juga menyampaikan rencana pelaksanaan pertemuan pengurus Pospera dari seluruh Indonesia pada Tahun 2027. Mustar berharap seluruh perwakilan daerah dapat hadir dan terus menjaga komitmen dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Saya tegaskan, pada Tahun 2027 kita akan mengadakan pertemuan seluruh perwakilan pengurus se-Indonesia. Untuk itu, kawan-kawan diharapkan hadir dan tetap berkomitmen membantu rakyat,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPC Pospera Kabupaten Bekasi, Sardi Asi Saputra, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kopdar tersebut. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya mempererat tali persaudaraan antaranggota, tetapi juga menjadi ruang bertukar gagasan dan pengalaman dalam menjalankan advokasi masyarakat.
“Mewakili Pospera Kabupaten Bekasi, saya mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kopdar ini. Pertemuan silaturahmi dan diskusi ini mempererat tali persaudaraan sekaligus melahirkan ide-ide dan gagasan menarik dari kawan-kawan,” ungkap Sardi.
Dalam forum pandangan umum, Sardi yang akrab disapa Sas itu juga menyoroti persoalan desil yang masih menjadi kendala bagi sebagian masyarakat, khususnya di Kabupaten Bekasi.
Ia mengatakan, Pospera Kabupaten Bekasi bersama Pospera Kota Bekasi berencana membuka posko pendampingan bagi warga sebagai langkah membantu masyarakat menghadapi persoalan tersebut.
“Dalam pandangan umum tadi, kami telah menyampaikan bahwa masyarakat, khususnya di Kabupaten Bekasi, masih menghadapi kendala terkait desil. Untuk itu, dalam waktu dekat, Pospera Kabupaten Bekasi bersama Pospera Kota Bekasi akan membuka posko sebagai bentuk pendampingan bagi warga,” pungkasnya
Dalam kegiatan Kopdar tersebut turut hadir Rafael Situmorang dan Doni Maradona Hutabarat selaku pembina POSPERA Jawa Barat yang juga merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Forum Komunikasi Tanah Garapan Ex Tapos (FOKTAP) yang sedang diavokasi oleh Pospera Kota Bekasi bersama DPD Pospera Jawa Barat yang merupakan sengketa dengan Pemerintah Daerah Kota Bekasi, yang sudah mendapatkan solusi dengan dibangunnya rumah susun bagi ratusan warga yang hampir tergusur (SN)