PIRSA WICARA.COM, CIKARANG – Sengketa kepemilikan tanah seluas 3,6 hektare atau 36.000 meter persegi antara ahli waris Uji Bin Otong dengan pihak Lippo kembali memasuki babak persidangan.
Putusan sela tersebut mendapat apresiasi dari kuasa hukum dan ahli waris Uji Bin Otong. Mereka menilai keputusan itu membuka jalan bagi pemeriksaan pokok perkara atas sengketa tanah yang telah berlangsung sejak 2017 dan bergulir ke pengadilan pada 2018.
Dalam keterangannya kepada Pirsa Wicara seusai persidangan di PN Cikarang, Senin (2/11/2026), kuasa hukum ahli waris, Diki Hariyana dan Hendri Kaulia, menyoroti persoalan pembuktian peralihan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa.
Menurut kuasa hukum, ahli waris mengaku tidak pernah menjual tanah tersebut. Sementara itu, pihak Lippo disebut telah memiliki sertifikat atas objek tanah yang disengketakan.
Kuasa hukum menjelaskan, dalam perjalanan perkara sebelumnya, ahli waris mengklaim pernah memenangkan gugatan di tingkat Pengadilan Tinggi dan kasasi di Mahkamah Agung. Namun, pada tahap peninjauan kembali (PK), perkara tersebut mengalami persoalan terkait persyaratan formil dan eksepsi mengenai kompetensi absolut yang dinilai menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Gugatan ini sudah berproses sejak 2017, dan kita ajukan gugatan itu di tahun 2018 sampai tahap PK. Kita di Pengadilan Tinggi dan di Mahkamah Agung, kasasi kita sudah dimenangkan, bahwa objek perkara itu milik ahli waris Uji Bin Otong. Hanya saja, di PK itu kita digugurkan dengan adanya kekurangan syarat formil, yaitu bahwa di eksepsi menyatakan kompetensi absolut di PTUN,” ungkapnya.
Persoalan kembali mencuat pada 2025 ketika ahli waris menerima somasi dari pihak Lippo untuk mengosongkan lahan. Setelah somasi tersebut, pihak Lippo disebut mengajukan laporan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penyerobotan, memasuki pekarangan orang, dan dugaan pemalsuan dokumen.
Atas perkembangan tersebut, ahli waris kembali menempuh upaya hukum melalui gugatan perdata di PN Cikarang dengan Nomor Perkara 71/PTG2026/PN Cikarang. Perkara tersebut kini telah memasuki tahap pembuktian surat.
Kuasa hukum menyoroti tidak diajukannya bukti peralihan hak atau dokumen jual beli oleh pihak Lippo dalam proses pembuktian surat tersebut.
“Dan tadi rekan-rekan media sudah mendengar, majelis ditutup karena tidak ada lagi yang mengajukan bukti surat.
Nah, yang menjadi kejanggalan dalam proses pembuktian tersebut, sampai dengan hari ini pihak Lippo tidak mengajukan bukti peralihan hak atau bukti jual belinya. Itu seharusnya yang harus dibuktikan dalam persidangan,” ujarnya.
Selain bukti peralihan hak, kuasa hukum juga mempertanyakan belum diserahkannya warkah asal penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik Lippo yang diminta dari BPN Kabupaten Bekasi.
Menurutnya, dokumen tersebut penting untuk menjelaskan asal-usul penerbitan sertifikat, termasuk dasar peralihan hak dari pemilik sebelumnya.
“Dalam persidangan sebelumnya kami telah mengajukan keberatan supaya BPN Kabupaten Bekasi mengajukan warkah asal dari tanah SHGB Lippo, karena tidak mungkin SHGB terbit tanpa adanya peralihan atau jual beli kepada seseorang dari Uji Bin Otong selaku pemilik yang diakui tercatat Letter C 2397 di Desa Cibatu. Sampai dengan detik ini, Lippo ataupun BPN tidak mengajukan warkah. Dan tadi dari majelis hakim sudah menegur, serta tidak menunggu terlalu lama dengan alasan pihak BPN bahwa warkahnya ada di Kanwil. Dan menurut saya juga janggal,” kata kuasa hukum Uji Bin Otong.
Ia menegaskan, pihak ahli waris hanya menginginkan kejelasan mengenai proses peralihan hak atas tanah tersebut. Jika memang telah terjadi transaksi jual beli, menurutnya, bukti transaksi dan pihak yang menerima pembayaran harus dapat dijelaskan.
“Sebenarnya, ahli waris ini simpel, Bang. Kalau memang Lippo sudah merasa beli, tunjukkan peralihan haknya, tunjukkan jual belinya dengan siapa, tunjukkan bukti kuitansinya, dan tunjukkan siapa yang menerima uang, supaya jelas. Jangan rakyat kecil ini diombang-ambing seolah-olah berhadapan dengan perusahaan besar,” tegasnya.
Kuasa hukum juga menggambarkan ketimpangan posisi antara masyarakat pemilik tanah dengan perusahaan besar dalam menghadapi persoalan hukum tersebut.
“Kita melawan Lippo sama saja gajah melawan semut. Notabene masyarakat ini tidak punya apa-apa, masyarakat lemah. Kami ini sebagai lawyer tergerak membela ahli waris karena kepentingan kemanusiaan dan untuk menguji proses hukum, kebenaran materiilnya seperti apa. Simpel bagi kami, saya sebagai kuasa hukum mundur kalau memang Lippo bisa menunjukkan bukti jual belinya dengan Uji Bin Otong,” ungkapnya.
Agenda persidangan selanjutnya dijadwalkan pada Kamis, 19 November 2026, dengan pemeriksaan setempat (PS). Agenda tersebut diharapkan dapat membantu majelis hakim mengidentifikasi dan memastikan kondisi objek tanah yang menjadi sengketa.
Kuasa hukum bersama ahli waris berharap proses hukum yang sedang berjalan dapat memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah seluas 36.000 meter persegi tersebut.
Sementara itu, Pirsa Wicara telah berupaya meminta tanggapan pihak Lippo mengenai tantangan kuasa hukum terkait bukti peralihan hak, dokumen jual beli, kuitansi, serta pihak yang menerima pembayaran.
Namun, perwakilan Lippo yang hadir dalam persidangan tersebut tidak bersedia memberikan keterangan kepada awak media.
Perwakilan BPN juga belum memberikan tanggapan ketika dimintai keterangan mengenai permintaan warkah asal penerbitan SHGB oleh pihak ahli waris. Perwakilan tersebut menyatakan tidak dapat memberikan komentar.
Hingga berita ini diterbitkan, Pirsa Wicara belum memperoleh keterangan maupun klarifikasi dari pihak Lippo dan BPN. (Pir)