dr. Ferry Parluhutan Sirait saat menyampaikan pandangan Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi terkait Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa (3/11/2026). Tampak Ketua DPRD Ade Sukron (kanan) dan Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja.
PIRSA WICARA.COM, CIKARANG PUSAT– Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Komisi IV Fraksi PDI Perjuangan, dr. Ferry Parluhutan Sirait, menanggapi program Bupati Bekasi yang menargetkan masyarakat tidak lagi terbebani biaya pengobatan mulai 2027 melalui optimalisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Menurut Ferry, realisasi pelayanan pengobatan gratis yang menjadi program Bupati Bekasi tersebut seharusnya tidak mengalami kendala dalam penerapannya.
“Realisasi pelayanan pengobatan gratis yang dijanjikan Bupati Bekasi seharusnya tidak akan ada masalah,” kata Ferry usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi, Selasa (3/11/2026).
Ia menjelaskan, masyarakat Kabupaten Bekasi selama ini telah memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan melalui jalur mandiri maupun Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Karena masyarakat sudah ada yang kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri dan ada juga yang iurannya ditanggung APBN dan APBD melalui PBI. Sehingga, pada prinsipnya warga Kabupaten Bekasi mendapatkan pelayanan kesehatan gratis,” ungkapnya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut berpandangan bahwa Kabupaten Bekasi telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta. Karena itu, menurutnya, langkah selanjutnya adalah mengupayakan penerapan UHC Prioritas agar masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan tetap dapat memperoleh pelayanan ketika membutuhkan pengobatan.
“Di samping itu, Kabupaten Bekasi sudah UHC dan sekarang tinggal mengupayakan UHC Prioritas,” paparnya.
Ferry juga mendorong Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi untuk mengawal kewajiban pemerintah daerah dalam memastikan program tersebut berjalan dengan baik.
“Sebagai anggota DPRD, khususnya kami di Komisi IV, akan mengawal dan mengingatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi agar kewajiban terkait UHC Prioritas bisa berjalan dengan baik. Warga yang belum terdaftar dalam kepesertaan BPJS bisa langsung dilayani melalui UHC Prioritas,” jelasnya.
Terkait kewajiban pembayaran tunggakan BPJS Kesehatan yang sebelumnya menjadi kendala, Ferry menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyelesaikan utang tersebut. Kondisi itu dinilai membuka peluang bagi masyarakat yang belum memiliki kepesertaan BPJS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui skema PBI KIS yang bersumber dari APBD.
“Beberapa waktu yang lalu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi memiliki utang besar kepada BPJS Kesehatan. Sehingga, bagi warga yang belum terdaftar dalam kepesertaan BPJS, belum bisa langsung dialihkan ke PBI yang bersumber dari APBD,” ujarnya.
Ia kemudian menjelaskan bahwa kewajiban pembayaran tersebut telah dilunasi pada 9 Oktober 2026, dengan menyisakan pembayaran untuk bulan berjalan.
“Namun, tanggal 9 Oktober 2026, utang-utang Pemda ke BPJS itu sudah lunas, tinggal pembayaran bulan berjalan. Sehingga, sudah bisa memiliki UHC Prioritas. Artinya, jika ada warga yang belum memiliki kepesertaan BPJS saat membutuhkan pelayanan kesehatan, bisa diikutsertakan dalam PBI KIS APBD sehingga warga yang sakit dapat dilayani di IGD,” pungkasnya. (Adv)
