PIRSA WICARA.COM, CIKARANG PUSAT – Sejumlah persoalan masyarakat Kabupaten Bekasi mengemuka dalam kegiatan Kopi Darat (Kopdar) POSPERA Bekasi Raya yang digelar pada Sabtu (31/10/2026). Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi organisasi sekaligus wadah penyampaian aspirasi warga terkait persoalan agraria, pertanian, birokrasi, hingga kesempatan kerja di kawasan industri.
Dalam forum tersebut, masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Bekasi lebih responsif terhadap berbagai persoalan yang selama ini dihadapi warga. Mereka juga meminta agar organisasi masyarakat sipil turut mengawal aspirasi tersebut melalui advokasi dan komunikasi dengan instansi terkait.
Di tengah pembahasan berbagai persoalan daerah, muncul pula aspirasi dari sejumlah kader dan peserta Kopdar yang mengharapkan Achmad Teddy Risandi dapat dipertimbangkan sebagai calon Wakil Bupati Bekasi untuk mendampingi Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja.
Harapan tersebut didasarkan pada rekam jejak Achmad Teddy Risandi sebagai aktivis dan politisi PDI Perjuangan yang dinilai memiliki kedekatan dengan masyarakat. Pengalamannya dalam dunia organisasi, politik, serta pendampingan dan advokasi berbagai persoalan warga menjadi salah satu pertimbangan kader yang menilai dirinya layak diperhitungkan dalam dinamika calon Wakil Bupati Bekasi.
Sejumlah kader menilai pengalaman Teddy dalam menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat di berbagai daerah di Jawa Barat menjadi salah satu pertimbangan yang membuat namanya layak diperhitungkan.
Anis Kurniawan dan Lilis yang turut menyampaikan pandangan dalam forum tersebut, menyoroti beragam persoalan masyarakat Kabupaten Bekasi. Keduanya berharap figur pemimpin daerah ke depan mampu membuka ruang pengaduan, mendengar keluhan masyarakat, serta mendorong penyelesaian persoalan secara konkret.
Menurut mereka, masyarakat membutuhkan pemimpin yang tidak hanya hadir dalam kegiatan seremonial, tetapi juga mampu memahami persoalan di lapangan dan memastikan adanya tindak lanjut dari perangkat daerah terkait.
Salah satu persoalan yang disampaikan di sektor pertanian, perwakilan masyarakat dan petani, khususnya dari wilayah Tambelang, menyampaikan sejumlah kendala yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Persoalan tersebut meliputi belum optimalnya fungsi jaringan irigasi, kondisi pintu air, distribusi air yang belum merata, hingga potensi konflik antar petani akibat perebutan sumber air dari aliran Kalimalang dan Sungai Cikarang.
Selain itu, petani mengeluhkan kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi. Persoalan pembaruan dan validitas data petani, terutama penggarap lahan dengan sistem sewa maupun bagi hasil, dinilai menjadi salah satu kendala dalam mengakses pupuk.
Sebagian petani penggarap baru disebut belum terakomodasi dalam data Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) sehingga membutuhkan perhatian dan pembaruan pendataan oleh instansi terkait.
Keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan) juga menjadi perhatian. Untuk kebutuhan lahan pertanian sekitar 600 hektare, peserta menyebut ketersediaan saat ini hanya delapan unit traktor dengan kondisi yang sebagian sudah tua.
Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat proses pengolahan lahan dan produktivitas pertanian. Karena itu, petani berharap pemerintah memberikan dukungan terhadap perbaikan irigasi, penyediaan alsintan, serta tata kelola distribusi pupuk yang lebih tepat sasaran.
Persoalan pelayanan birokrasi juga menjadi salah satu pembahasan. Masyarakat mengaku kerap mengalami kesulitan ketika menyampaikan pengaduan kepada sejumlah perangkat daerah karena persoalan yang disampaikan terkadang dinyatakan berada di luar kewenangan instansi yang didatangi.
Situasi tersebut membuat warga kebingungan menentukan pihak yang bertanggung jawab menyelesaikan persoalan mereka.
Peserta Kopdar berharap pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah agar setiap pengaduan masyarakat memperoleh kejelasan mengenai kewenangan, penanganan, dan tindak lanjutnya.
Sementara itu, persoalan kesempatan kerja di kawasan industri Kabupaten Bekasi juga mendapat perhatian.
Masyarakat menilai besarnya aktivitas industri di Kabupaten Bekasi semestinya memberikan peluang lebih luas bagi tenaga kerja lokal. Namun, masih adanya kesulitan memperoleh pekerjaan dikhawatirkan membuka ruang bagi praktik percaloan dan pungutan liar yang merugikan pencari kerja.
Peserta juga menyoroti dugaan praktik perdagangan orang atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang perlu menjadi perhatian serius aparat penegak hukum dan instansi ketenagakerjaan.
Mereka berharap proses rekrutmen tenaga kerja dilaksanakan secara transparan, adil, dan sesuai ketentuan, sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat pencari kerja.
Berbagai persoalan tersebut menjadi catatan penting bagi Pospera untuk ditindaklanjuti melalui komunikasi, pendampingan, dan advokasi kepada pemerintah daerah maupun instansi terkait.
Sejumlah agenda yang mengemuka antara lain memperjuangkan kepastian hak masyarakat atas tanah, mendorong perbaikan infrastruktur pertanian, memperjuangkan akses pupuk dan alsintan, memperkuat pelayanan birokrasi, serta mengawal transparansi rekrutmen tenaga kerja.
Melalui forum Kopdar Bekasi Raya, masyarakat berharap Pospera tidak hanya menjadi tempat menyampaikan keluhan, tetapi juga konsisten mengawal aspirasi hingga memperoleh kejelasan penyelesaian.
Di sisi lain, berbagai aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut menjadi pengingat bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi bahwa persoalan masyarakat membutuhkan perhatian, koordinasi, dan langkah nyata dari seluruh perangkat daerah.
Harapan akhirnya, visi pembangunan Kabupaten Bekasi, yakni Bangkit, Maju, dan Sejahtera, tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Pr)
